Tinjauan Fiqh Mu'asarah atas Smart Contract dan Aset Kripto

Perkembangan teknologi desentralisasi keuangan (*Decentralized Finance*) melalui mekanisme *Smart Contract* memunculkan diskursus mendasar dalam disiplin Fiqh Muamalah Kontemporer. Dalam kaidah fiqhiyyah disebutkan: الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا *"Hukum asal dalam segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."* Namun demikian, keabsahan akad digital ini harus memenuhi syarat terbebasnya transaksi dari tiga cacat utama: *riba*, *gharar* (ketidakjelasan yang merugikan), dan *qimar/maysir* (spekulasi murni). Pada instrumen aset kripto yang memiliki volatilitas ekstrem tanpa underlying asset riil, para fukaha kontemporer seperti Majma' al-Fiqh al-Islami menegaskan adanya potensi gharar fahisy yang menuntut kehati-hatian (*ihtiyath*). Mahasantri Ma'had Aly DDI Mangkoso mengkaji persoalan ini dengan memadukan matan *Fathul Mu'in* dan *Nihayatul Muhtaj* bersama fatwa-fatwa terbaru DSN-MUI untuk melahirkan panduan fatwa yang aplikatif bagi masyarakat muslim modern.